AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting yang berkaitan dengan resiko atau konsekuensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan, usaha, proyek, dan pengoperasian pabrik.

Di artikel kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengurus AMDAL dan Apa saja tahapannya.

Prosedur Perolehan Izin Amdal

1. Proses Penapisan

Penapisan (seleksi) wajib Amdal adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah.

Ketentuannya terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006 tetang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal.

2. Proses Pengumuman

Proses dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaia saran, pendapat, dan tanggapan diatur dalam keputusan Kepala Bapedal No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal.

3. Proses Pelingkupan

Tahapan ini adalah untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil dari proses ini adalah KA-Andal (Analisis Dampak Lingkungan).

4. Proses Penyusunan KA-Andal

Setelah itu, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai Amdal untuk dinilai. Lama waktu penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki kembali dokumen.

5. Proses Penyusunan dan Penilaian Andal, RKL, dan RPL

Penyusunan Andal, RKL, dan RPL, dilakukan dengan mengacu pada KA-Andal yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi Amdal) untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal penilaian Andal, RKL, dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumen.

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha kegiatan pusat diterbitkan oleh:

• Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat
• Gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi
• Bupati/wali kota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota

Penerbitan keputusan wajib mencantumkan:

• Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan
• Pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat

Syarat Mengajukan Amdal

Kerangka Acuan Andal (KA-Andal)

• Dokumen KA-Andal sesuai PP No 22 Tahun 2021
• Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-Andal
• Fotokopi Sertifikat Tanah
• Fotokopi SIPPT (Surat Izin Peruntukkan Tanah), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
• Fotokopi Blok Plan/Ketetapan Rencana Kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang
• Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang
• Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/KTP (apabila perorangan)
• Peta titik lokasi
• Gambar perspektif rencana bangunan
• Fotokopi MOU (apabila ada kerja sama)
• Quisioner
• Informasi dewatering (jika ada rencana basement)
• Foto kondisi eksisting lapangan 1 minggu terakhir
• Hasil konsultasi publik, terdiri dari:
• Berita acara yang ditandatangani lurah
• Daftar absen
• Foto Pelaksanaan
• Fotokopi bukti pengumuman di media massa
• Foto pengumuman pada papan pengumuman di lokasi kegiatan

Andal, RKL, dan RPL

• Dokumen KA-Andal sesuai PP No 22 Tahun 2021
• Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-Andal
• Surat pernyataan pengelolaan lingkungan ditandatangani oleh direksi (bermaterai 10.000)
• Fotokopi surat pengesahan KA-Andal (Dokumen KA-Andal dibawa saat pembahasan)
• Fotokopi Sertifikat Tanah
• Fotokopi SIPPT (Surat Izin Peruntukkan Tanah), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
• Fotokopi Blok Plan/Ketetapan Rencana Kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang
• Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang
• Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/KTP (apabila perorangan)
• Peta titik lokasi
• Gambar perspektif rencana bangunan
• Fotokopi MOU (apabila ada kerja sama)
• Quisioner
• Informasi dewatering (jika ada rencana basement)
• Foto kondisi eksisting lapangan 1 minggu terakhir (Foto diberi tanggal)
• Hasil analisis laboratorium (Lab yang sudah punya legalitas dan akreditasi KAN)
• Surat rekomendasi Peil Banjir (dari Dinas Pekerjaan Umum)
• Hasil Kajian Tata Air
• Surat rekomendasi hasil kajian lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)